Waisai, RajaAmpatNews– Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Raja Ampat menegaskan komitmennya untuk memperkuat fungsi pengawasan pemilu dan pilkada dengan melibatkan partisipasi publik secara luas.
Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu Kabupaten Raja Ampat, Imran Rumbara dalam sambutan resmi kegiatan penguatan kelembagaan yang berlangsung di Waisai, Jumat (5/9/2025), dengan menghadirkan pimpinan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, perwakilan Bawaslu RI, serta sejumlah narasumber dari berbagai instansi terkait.
Dalam arahannya, pimpinan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menyatakan bahwa Bawaslu di tingkat kabupaten membuka diri untuk menerima masukan, kritik, maupun saran dari seluruh elemen masyarakat. Langkah ini dinilai penting sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas demokrasi lokal menjelang penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak 2024–2025.
“Kami membuka diri. Jika dalam pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada ada hal-hal yang dipandang tidak berjalan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan, silakan disampaikan. Masukan dari masyarakat dan stakeholder akan menjadi bahan evaluasi kami agar pengawasan di Raja Ampat semakin baik,” tegasnya.
Menurut Ketua Bawaslu Raja Ampat, keberhasilan pelaksanaan pemilu tidak hanya ditentukan oleh penyelenggara, tetapi juga partisipasi aktif seluruh elemen bangsa, termasuk tokoh masyarakat, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, hingga media. Dengan adanya ruang masukan, Bawaslu berharap masyarakat tidak hanya berperan sebagai pemilih, tetapi juga sebagai pengawas partisipatif yang dapat mencegah potensi pelanggaran sejak dini.
Selain itu, Bawaslu menekankan pentingnya sinergi dengan stakeholder lokal, seperti pemerintah daerah, aparat penegak hukum, organisasi keagamaan, hingga komunitas adat yang memiliki pengaruh besar dalam menjaga kondusifitas sosial.
“Kita ingin memastikan Pemilu maupun Pilkada di Kabupaten Raja Ampat berlangsung jujur, adil, transparan, dan demokratis,” tambahnya.
Kegiatan ini juga dihadiri pimpinan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, narasumber dari Bawaslu RI, serta perwakilan lembaga terkait seperti Badan Pengawas Pemilu dan Kementerian/Lembaga yang berperan dalam mendukung integritas demokrasi. Kehadiran mereka menegaskan pentingnya koordinasi lintas lembaga dalam memperkuat kelembagaan pengawasan di daerah.
Dalam sambutannya, Bawaslu Raja Ampat menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan.
“Kami menyambut baik kehadiran pimpinan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, para narasumber dari Bawaslu RI, serta rekan-rekan dari instansi yang sedang dalam perjalanan. Kehadiran ini adalah bukti bahwa pengawasan Pemilu adalah kerja kolektif, bukan kerja satu lembaga semata,” ujarnya.
Sebagai daerah kepulauan dengan kondisi geografis yang menantang, pengawasan pemilu di Raja Ampat memiliki karakteristik khusus. Distribusi logistik, akses transportasi, serta keterbatasan infrastruktur menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, Bawaslu menilai perlunya pendekatan kolaboratif dengan semua pihak agar tidak ada wilayah yang tertinggal dalam proses demokrasi.
Ketua Bawaslu Raja Ampat menegaskan bahwa demokrasi hanya dapat terwujud apabila semua pihak menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, dan keterbukaan.
“Kita ingin memastikan bahwa setiap warga Raja Ampat memiliki kesempatan yang sama untuk menggunakan hak pilihnya, tanpa intimidasi, manipulasi, atau pelanggaran lainnya,” kata pimpinan Bawaslu.
Acara ditutup dengan penyampaian salam persatuan yang mencerminkan semangat kebinekaan di Raja Ampat.
“Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua,” ujar pimpinan Bawaslu menutup sambutan.
Dengan komitmen tersebut, Bawaslu Raja Ampat berharap ke depan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di daerah kepulauan ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain, sekaligus memperkuat demokrasi Indonesia dari ujung timur Nusantara. (Dony Kumuai)
