JAKARTA,– Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mengevaluasi dan memperkuat penyelenggaraan layanan pertanahan melalui konsep Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah. Upaya ini dilakukan guna memastikan layanan publik yang lebih terintegrasi, mudah diakses, dan berkualitas bagi masyarakat.
Berdasarkan Siaran Pers Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN yang diterima RajaAmpatNews.com menjelaskan, Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa kehadiran layanan pertanahan di MPP menjadi kebutuhan penting masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya berkomitmen untuk terus mengoptimalkan pelaksanaannya agar selaras dengan standar pelayanan publik nasional.
“Pelayanan pertanahan merupakan layanan yang banyak dibutuhkan masyarakat. Kita pastikan layanan di MPP semakin optimal dari waktu ke waktu, sejalan dengan kebijakan pelayanan publik nasional,” ujar Dalu Agung saat membuka webinar penguatan penyelenggaraan pelayanan pertanahan di MPP, Kamis (2/4/2026).
Dalam forum tersebut, ATR/BPN memaparkan hasil evaluasi penyelenggaraan MPP yang mengacu pada penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Salah satu aspek utama yang menjadi perhatian adalah koordinasi lintas instansi, termasuk dengan Kementerian Keuangan maupun Dinas Pendapatan Daerah.
Selain koordinasi, kualitas layanan juga menjadi fokus utama evaluasi. Dalu Agung menekankan bahwa seluruh unit layanan ATR/BPN di MPP harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas yang berkelanjutan dan terstruktur.
Ia juga mengingatkan seluruh satuan kerja di daerah untuk tetap responsif dan memastikan penyelenggaraan layanan di MPP berjalan optimal. “Kami meminta seluruh jajaran, mulai dari kepala kantor hingga staf di Kantor Pertanahan, untuk memastikan layanan MPP berjalan dengan baik,” tegasnya.
Sementara itu, Asisten Deputi Perluasan Aksesibilitas dan Pelayanan Inklusif Kementerian PANRB, Yanuar Ahmad, mengungkapkan bahwa hingga saat ini terdapat 305 MPP yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, ATR/BPN telah berpartisipasi di 239 MPP, menjadikannya salah satu instansi dengan tingkat kehadiran tertinggi, setelah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
“Pembukaan MPP mendapat respons yang sangat baik dari masyarakat. Ke depan, kami terus mendorong penambahan jumlah MPP sekaligus peningkatan kualitas layanan di dalamnya,” ujar Yanuar.
Webinar yang diikuti sekitar 500 peserta ini dibuka oleh Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi BPSDM ATR/BPN, Norman Subowo. Turut hadir sebagai narasumber, Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko ATR/BPN, Einstein Al Makarima.
Melalui evaluasi dan penguatan ini, ATR/BPN menegaskan komitmennya dalam menghadirkan layanan pertanahan yang profesional, terpercaya, dan semakin mendekati standar pelayanan kelas dunia.
Writer: Agustus Guntur
