WAISAI, RajaAmpatNews – Sejumlah mahasiswa asal Kabupaten Raja Ampat menghadapi persoalan serius terkait tunggakan biaya pendidikan yang berdampak langsung pada kelanjutan studi mereka. Kondisi ini bahkan menyebabkan sebagian mahasiswa tidak mampu menyelesaikan pendidikan hingga lima sampai enam tahun.
Hal tersebut disampaikan oleh Salmos Burdam, alumni sekaligus mantan Ketua Ikatan Mahasiswa Raja Ampat Kabupaten Sorong, dalam pertemuan bersama anggota DPRK Raja Ampat dari Fraksi Otonomi Khusus (Otsus) Papua, Rabu 26 Maret 2026. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Ketua Ikatan Mahasiswa Raja Ampat Kabupaten Sorong, Asriel Mambraku, serta Helma Mambrasar.
Dalam keterangannya, Salmos menegaskan bahwa persoalan tunggakan biaya pendidikan menjadi masalah krusial yang perlu segera ditangani. Ia menyebutkan bahwa banyak mahasiswa asal Raja Ampat yang berasal dari latar belakang ekonomi kurang mampu, sehingga kesulitan memenuhi kebutuhan biaya kuliah.
“Sebagian besar orang tua mahasiswa bekerja sebagai nelayan dan petani. Kondisi ini membuat mereka tidak mampu menanggung biaya pendidikan yang terus meningkat,” ujar Salmos.
Ia menjelaskan, keterbatasan ekonomi tersebut berdampak pada terhambatnya proses studi mahasiswa. Tidak sedikit mahasiswa yang terpaksa menunda pembayaran kuliah, bahkan berhenti sementara, karena keterbatasan biaya.
Dalam forum tersebut, para perwakilan mahasiswa dan alumni menyampaikan aspirasi kepada DPRK Raja Ampat agar memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini. Mereka mendorong adanya kebijakan konkret, termasuk dukungan anggaran dari Dana Otonomi Khusus Papua, guna membantu mahasiswa Orang Asli Papua (OAP) menyelesaikan pendidikan mereka.
Selain itu, mereka juga menyoroti besaran bantuan pendidikan yang dinilai masih belum memadai. Bantuan sebesar Rp5 juta untuk penyelesaian studi akhir dianggap terlalu kecil, terutama bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga dengan kategori kemiskinan ekstrem.
Menurut mereka, beban biaya yang ditanggung mahasiswa tidak hanya mencakup uang kuliah, tetapi juga kebutuhan hidup selama menempuh pendidikan di perantauan, seperti biaya tempat tinggal, transportasi, serta konsumsi sehari-hari.
“Kondisi ini tentu sangat berat bagi mahasiswa, apalagi yang berasal dari keluarga dengan kemampuan ekonomi terbatas. Bantuan yang ada saat ini belum mampu menjawab kebutuhan riil di lapangan,” kata Salmos.
Lebih lanjut, mereka juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi terkait dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Hal ini dinilai penting agar kebijakan yang dihasilkan dapat lebih tepat sasaran dan berpihak kepada mahasiswa yang membutuhkan.
Pertemuan dengan DPRK Raja Ampat Fraksi Otsus tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk mencari solusi bersama. Para pihak berharap hasil diskusi ini dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus mendorong lahirnya kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan mahasiswa.
Dengan adanya perhatian dari pemerintah daerah dan dukungan anggaran yang memadai, diharapkan mahasiswa asal Raja Ampat, khususnya Orang Asli Papua, dapat menyelesaikan pendidikan mereka tepat waktu dan berkontribusi bagi pembangunan daerah di masa depan.
Writer:Dony Kumuai II Editor: Petrus Rabu
