Waisai, RajaAmpatNews — Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Barat Daya, Rahman, S.STP., M.Si., menegaskan bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dilakukan secara serentak dari tingkat nasional hingga kabupaten/kota, sesuai amanat undang-undang.
Hal ini disampaikan Rahman saat ditemui usai penutupan Musrenbang RPJMD Kabupaten Raja Ampat, Kamis (24/7/2025) malam di Aula Bappeda Raja Ampat.
“Jadi memang kita semuanya, tahun ini menyusun RPJMD secara serentak. Baik dari nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota, karena itu amanat undang-undang,” ujarnya di sela-sela penutupan Musrenbang RPJMD Raja Ampat, di Aula Bappeda Raja Ampat, Kamis (24/7/2025) malam.
Menurut Rahman, Provinsi Papua Barat Daya saat ini masih menunggu hasil asistensi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melanjutkan ke tahapan Musrenbang provinsi. Sementara kabupaten/kota sudah bisa melangkah lebih dulu karena proses asistensinya dilakukan oleh pemerintah provinsi.
“Kalau kabupaten/kota itu yang melakukan asistensi adalah provinsi, makanya bisa mendahului. Kita sementara melengkapi dokumen dan mudah-mudahan minggu depan sudah bisa asistensi dari Kemendagri,” jelasnya.
Meski belum masuk tahapan Musrenbang, Rahman memastikan bahwa provinsi telah menyusun konsep awal dan draf RPJMD, yang menjadi syarat untuk masuk dalam proses asistensi. Ia pun membawakan materi tersebut dalam forum Musrenbang Kabupaten Raja Ampat.
“Konsep dan draf awal sudah ada. Di dalamnya sudah ada visi, misi, dan program prioritas. Itulah yang saya paparkan dalam Musrenbang Raja Ampat,” katanya.
Kehadiran provinsi dalam Musrenbang kabupaten/kota dinilai sangat penting agar arah kebijakan pembangunan berjalan selaras dan tidak tumpang tindih. Menurutnya, setiap dokumen RPJMD dari daerah harus memiliki irisan dengan kebijakan nasional dan provinsi, termasuk untuk urusan strategis nasional.
“Jadi tidak bisa berjalan masing-masing. Inilah fungsinya kami hadir dalam Musrenbang kabupaten/kota, untuk menyampaikan arah kebijakan provinsi supaya semua dokumen saling terintegrasi,” imbuhnya.
Visi Papua Barat Daya: Maju dan Mandiri Berbasis Ekonomi Lokal
Dalam paparan singkatnya, Rahman menyampaikan bahwa visi pembangunan Provinsi Papua Barat Daya untuk lima tahun ke depan adalah “Menjadikan Papua Barat Daya yang maju dan mandiri berbasis ekonomi lokal.”
Visi tersebut akan dijabarkan melalui lima misi pembangunan dan delapan program prioritas. Beberapa di antaranya memiliki kesamaan dengan arah pembangunan kabupaten seperti Raja Ampat, khususnya di bidang sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
“Kita punya prioritas seperti peningkatan SDM, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar terutama konektivitas, tata kelola pemerintahan berbasis elektronik atau e-government, serta pemberdayaan UMKM dalam rangka penanggulangan kemiskinan,” jelas Rahman.
Khusus untuk sektor pendidikan dan kesehatan, pemerintah provinsi menaruh perhatian besar pada isu penanggulangan stunting dan gizi buruk yang masih menjadi tantangan pembangunan manusia di wilayah ini.
