JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memaparkan capaian kinerja dan realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Selasa (31/3/2026).
Mengutip siaran Pers Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN yang diterima Raja Ampat News menjelaskan, Nusron mengungkapkan bahwa hingga akhir Triwulan I 2026, realisasi anggaran kementeriannya telah mencapai 20,10 persen. Ia menyatakan optimisme bahwa angka tersebut akan terus meningkat seiring percepatan pelaksanaan berbagai program strategis di lapangan.
“Realisasi anggaran hingga akhir Maret 2026 telah mencapai 20,10 persen. Kami optimistis capaian ini akan terus meningkat seiring percepatan pelaksanaan program strategis,” ujarnya.
Selain anggaran, Nusron juga memaparkan perkembangan sejumlah Program Strategis Nasional (PSN) yang menjadi prioritas kementeriannya. Di antaranya adalah pengukuran bidang tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), penyusunan peta bidang tanah, serta penanganan sengketa dan konflik pertanahan yang menunjukkan progres signifikan.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat beberapa kegiatan yang belum terealisasi. Namun, hal tersebut ditegaskan bukan karena hambatan, melainkan masih dalam tahap persiapan teknis dan administratif guna memastikan pelaksanaan berjalan tepat sasaran.
“Kami memastikan kegiatan yang belum berjalan bukan karena kendala, tetapi masih dalam tahap persiapan agar pelaksanaannya lebih optimal,” jelasnya.
Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, Nusron menekankan pentingnya dukungan dan sinergi dengan DPR, khususnya Komisi II. Ia berharap percepatan program dapat terus didorong demi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, mengingatkan agar Kementerian ATR/BPN terus mengoptimalkan kinerja pada triwulan berikutnya. Ia menekankan bahwa seluruh program dan anggaran harus berorientasi pada hasil nyata bagi publik.
“Kami meminta agar seluruh program dan anggaran tahun 2026 benar-benar berorientasi pada outcome dan impact bagi masyarakat, serta dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, beserta jajaran pejabat pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Melalui rapat ini, pemerintah dan DPR menegaskan komitmen bersama untuk memastikan pelaksanaan program pertanahan berjalan efektif, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan nasional serta kesejahteraan masyarakat.
Writer: Agustinus Guntur II Editor: Petrus Rabu
