WAISAI, RajaAmpatNews– Anggota DPRK Raja Ampat dari Fraksi Otsus Papua, Wolter Gaman, melaksanakan Reses Tahap I Tahun 2026 di Distrik Tiplol Mayalibit dan Distrik Teluk Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Dalam kegiatan tersebut, ia menyerap berbagai aspirasi masyarakat yang mayoritas berkaitan dengan empat prioritas utama dalam kerangka Otonomi Khusus (Otsus) Papua, yakni pendidikan, kesehatan, peningkatan ekonomi, dan infrastruktur dasar.
Reses dilaksanakan di tiga kampung di Distrik Tiplol Mayalibit, yaitu Kampung Go, Kampung Beo, dan Kampung Waifoi, serta satu kampung di Distrik Teluk Mayalibit, yakni Kampung Kalitoko.
“Saya melakukan Reses Tahap I Tahun 2026 di tiga kampung di Distrik Tiplol Mayalibit dan satu kampung di Distrik Teluk Mayalibit, yaitu Kampung Go, Kampung Beo, Kampung Waifoi, dan Kampung Kalitoko,” kata Wolter usai kegiatan reses. Kamis,(18/2/2026).
Ia menjelaskan, sebagai wakil rakyat dari daerah pengangkatan satu (Dapeng I), dirinya mewakili sejumlah sub-suku, antara lain Ambel, Laganyan, Wawiyai, dan Umkai. Ke depan, ia berkomitmen untuk mengunjungi seluruh sub-suku yang berada di wilayah keterwakilannya guna memastikan aspirasi masyarakat terserap secara menyeluruh.
“Ke depan, saya pasti akan mendatangi semua sub-suku yang saya wakili,” ujarnya.
Dalam dialog bersama masyarakat dan aparat kampung, termasuk tenaga kesehatan dan tenaga pendidik, Wolter mengaku menemukan berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi warga. Keluhan yang muncul, menurut dia, tidak lepas dari empat prioritas utama dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.
“Mereka mengusulkan hal-hal yang tidak keluar dari empat prioritas dalam Otsus, yaitu pendidikan, kesehatan, peningkatan ekonomi, dan infrastruktur dasar. Ini menjadi keluhan di semua kampung yang saya datangi,” katanya.
Ia menilai kondisi riil di lapangan masih memprihatinkan. Karena itu, ia meminta Pemerintah Kabupaten Raja Ampat turun langsung melihat situasi yang dihadapi masyarakat, khususnya di wilayah Teluk Mayalibit.
“Berdasarkan kenyataan di lapangan, ini sangat menyedihkan. Ini menjadi pesan kepada pemerintah daerah supaya bisa melihat langsung dan membantu dua distrik di Teluk Mayalibit, terutama kampung-kampung yang saya datangi dalam reses ini,” ucapnya.
Wolter menegaskan, kampung-kampung tersebut merupakan wilayah yang dihuni oleh Orang Asli Papua (OAP), termasuk masyarakat asli Raja Ampat dari Suku Maya. Sebagai legislator dari jalur Fraksi Otsus Papua, ia memiliki tanggung jawab untuk mengawal aspirasi OAP agar benar-benar menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan daerah.
“Di sini saya mewakili DPRK dari jalur Fraksi Otsus. Tugas saya adalah mengambil dan mengawal aspirasi ini agar disampaikan kepada pemerintah daerah, bahwa kebutuhan-kebutuhan dasar inilah yang harus dipenuhi,” katanya.
Menurut dia, esensi Otonomi Khusus Papua adalah keberpihakan kepada Orang Asli Papua sebagai subjek utama pembangunan. Karena itu, penggunaan anggaran Otsus harus benar-benar dirasakan manfaatnya hingga ke kampung-kampung.
“Kalau kita bicara tentang Otsus, esensinya adalah bagaimana keberpihakan kepada Orang Asli Papua sebagai subjek utama dalam pembangunan Papua. Anggaran Otsus harus betul-betul terealisasi sampai di kampung-kampung Orang Asli Papua,” ujar Wolter.
Ia menambahkan, Teluk Mayalibit merupakan wilayah yang dihuni masyarakat asli Raja Ampat yang memiliki hak historis dan kultural atas tanahnya. Oleh sebab itu, pembangunan di wilayah tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Pada prinsipnya, Wolter menyatakan akan terus mendukung dan menyuarakan aspirasi masyarakat Teluk Mayalibit kepada Pemerintah Kabupaten Raja Ampat agar kebijakan pembangunan, khususnya yang bersumber dari dana Otsus, benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat di tingkat kampung.
Writer: Dony Kumuai II Editor: Petrus Rabu
