WAISAI, RajaAmpatNews – Ketua Generasi Pejuang Hak Adat Papua (GEMPHA) Papua Barat Daya, Rojer Mambraku, mempertanyakan kejelasan hasil pemeriksaan sampel Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang sebelumnya diduga menjadi penyebab keracunan puluhan siswa di Waisai, Kabupaten Raja Ampat. Sampel makanan tersebut diketahui telah diperiksa di salah satu laboratorium di Manokwari pada awal Desember 2025 lalu.
Rojer menilai, hingga kini hasil pemeriksaan laboratorium tersebut belum disampaikan secara terbuka kepada publik, sehingga menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Padahal, peristiwa dugaan keracunan MBG yang terjadi pada 1 Desember 2025 sempat menggemparkan publik Papua Barat Daya, khususnya masyarakat Raja Ampat.
“Peristiwa ini sempat menjadi perhatian serius masyarakat, namun sekarang seolah-olah menghilang dari ruang publik tanpa kejelasan hasil pemeriksaan laboratorium,” ujar Rojer Mambraku dalam keterangannya, Sabtu, (3/1/2026).
Ia menegaskan, Dinas Kesehatan Kabupaten Raja Ampat bersama instansi terkait memiliki tanggung jawab moral dan institusional untuk menyampaikan hasil uji laboratorium secara transparan. Menurutnya, keterbukaan informasi sangat penting agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan di tengah masyarakat.
Rojer menambahkan, penyampaian hasil pemeriksaan tersebut juga menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada para orang tua murid, khususnya keluarga dari 87 siswa-siswi yang terdampak dalam peristiwa dugaan keracunan tersebut.
“Orang tua murid berhak mengetahui hasil pemeriksaan laboratorium itu, agar mereka merasa tenang dan puas bahwa upaya pemeriksaan benar-benar dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rojer menyatakan bahwa pihaknya pada prinsipnya mendukung penuh Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintah. Namun demikian, ia menekankan bahwa insiden yang menimpa puluhan pelajar di Waisai tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan.
“Program MBG adalah program nasional yang sangat baik dan menyentuh langsung kepentingan masyarakat, khususnya anak-anak sekolah. Namun, peristiwa yang menimpa 87 siswa di Waisai harus dibuka secara transparan kepada publik,” katanya.
Menurut Rojer, keterbukaan informasi akan menjadi kunci agar kepercayaan masyarakat terhadap program MBG di Kabupaten Raja Ampat tetap terjaga. Ia mengingatkan, tanpa transparansi, dikhawatirkan akan muncul penolakan atau keraguan dari masyarakat terhadap pelaksanaan program tersebut ke depan.
“Jika kasus ini dibuka secara jelas dan transparan, maka program MBG di Raja Ampat akan lebih mudah diterima oleh masyarakat dan dapat berjalan lancar tanpa kendala di kemudian hari,” pungkas Rojer Mambraku.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Raja Ampat maupun instansi terkait belum memberikan keterangan resmi.
Writer: Dony Kumuai II Editor: Petrus Rabu
