Waisai, RajaAmpatNews — Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, S.Pd.I., MM, melakukan peninjauan langsung ke Sentra Pemberdayaan Gizi (SPPG) di Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Selasa (9/12/2025), untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus menindaklanjuti kasus keracunan yang terjadi di SPPG Waisai Satu.
Dalam keterangannya, Wagub menjelaskan bahwa terdapat empat SPPG yang disiapkan di wilayah Waisai dan sekitarnya. “Di Waisai ini ada empat SPPG yang operasional, tiga di sini dan satu di Mayalibit yang sedang persiapan untuk operasional,” ujarnya. Namun, pasca insiden keracunan, jumlah fasilitas yang dapat beroperasi sementara berkurang. “Dari tiga yang sudah berjalan, setelah kejadian kemarin, saat ini tinggal dua yang operasional,” tambahnya.
Ia menegaskan bahwa kehadiran pemerintah provinsi di Raja Ampat merupakan bagian dari evaluasi total terhadap manajemen dan pelaksanaan MBG. “Kami datang untuk melihat dari dekat sekaligus mengevaluasi kesalahan MBG yang ada di Papua Barat Daya,” tegasnya. Pemerintah ingin mendengar langsung laporan kendala dari tim Satkes dan pemerintah kabupaten. “Kami ingin mendengar laporan dari tim Satkes di Kabupaten Raja Ampat, dari pemerintah kabupaten, tentang pelaksanaan MBG, kira-kira ada kendala apa saja yang dihadapi,” ucapnya.
Laporan disampaikan oleh Asisten I mewakili Bupati Raja Ampat, perwakilan SPPG kabupaten, koordinator wilayah, dan tim Satkes. Dalam peninjauan lapangan, Wagub menemukan masih adanya kekurangan sarana dan prasarana di sejumlah SPPG. “Ada beberapa sarana-prasarana di SPPG yang belum lengkap. Kami sudah beri atensi supaya bagian-bagian yang belum lengkap itu segera dibenahi,” jelasnya.
Terkait kasus keracunan di SPPG Waisai Satu, Wagub memastikan bahwa operasional fasilitas tersebut telah dihentikan sementara oleh Badan Gizi Nasional (BGN). “Untuk SPPG Waisai satu yang ada kejadian keracunan kemarin, operasionalnya sedang di-haul oleh BGN,” ungkapnya. Saat ini pemerintah provinsi masih menunggu hasil uji laboratorium dari LPPOM Manokwari yang akan menjadi dasar pengambilan keputusan selanjutnya. “Kalau hasilnya sudah keluar, itu menjadi acuan bagi tim Satkes Provinsi untuk memberikan laporan kepada BGN dan menentukan langkah selanjutnya,” terangnya.
Ia menambahkan bahwa tindak lanjut operasional baru dapat dilakukan setelah adanya arahan resmi dari Badan Gizi Nasional. Selain melakukan inspeksi, Wagub menyampaikan bahwa kunjungan ini juga menjadi momentum untuk menyerap berbagai masukan dari lapangan. “Kunjungan ini juga untuk mendapatkan informasi dan masukan, atau kita sebut belanja masalah,” katanya.
Masukan tersebut akan dibahas dalam Rapat Kerja MBG Papua Barat Daya yang digelar keesokan hari bersama para bupati, wali kota, dan pemangku kepentingan lainnya. “Besok pagi sampai sore, Satkes MBG Papua Barat Daya akan melaksanakan rapat kerja bersama seluruh kepala daerah dan instansi terkait. Raker ini menjadi titik awal untuk semakin mempercepat pelaksanaan MBG di Papua Barat Daya,” tegas Wagub.
Menutup peninjauannya, Ahmad Nausrau kembali menekankan komitmen pemerintah provinsi dalam menjaga kualitas dan keamanan pelaksanaan program gizi bagi masyarakat. “Kita ingin memastikan keselamatan anak-anak, kualitas layanan, dan efektivitas pelaksanaan MBG di Papua Barat Daya,” tutupnya.
Writer: Dony Kumuai II Editor: Petrus Rabu
