Waisai, RajaAmpatNews — Krisis dugaan keracunan makanan bergizi gratis (MBG) di Raja Ampat tidak hanya menimbulkan kepanikan dan duka bagi para korban, tetapi juga memperlihatkan celah besar dalam pengawasan program tersebut. Publik kini menyoroti absennya Ketua Satgas MBG, yang juga Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, di tengah situasi darurat.
Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, turun langsung meninjau kondisi para korban di RSUD Raja Ampat pada Selasa (2/12/2025). Didampingi Ketua TP-PKK, Kapolda Papua Barat Daya, dan Danrem, Gubernur melihat langsung perawatan puluhan siswa yang mengalami gejala keracunan.
Selain itu, Gubernur juga menyambangi dapur penyedia MBG di Kota Waisai untuk memastikan standar keamanan pangan, kebersihan proses pengolahan, dan bahan baku yang digunakan.
Namun dalam agenda krusial itu, Ketua Satgas MBG yang juga Wagub PBD tidak hadir, menimbulkan pertanyaan besar dari masyarakat.
“Wagub selaku Ketua Satgas MBG harusnya ikut turun cek,” ujar John, warga Waisai.
“Giliran tentukan siapa kelola dapur, beliau hadir. Tapi pas ada masalah, beliau tidak ada. Tolong dipertanyakan,” tambahnya.
Upaya jurnalis untuk meminta konfirmasi kepada Ketua Satgas melalui pesan WhatsApp sejak Senin malam (1/12/2025) tidak mendapat balasan hingga berita ini diterbitkan.
RSUD Laporkan 85 Korban, 45 Sudah Pulang
Direktur RSUD Raja Ampat, Meidi Lidia Maspaitella, pada Rabu pagi (3/12/2025) mengungkap data terbaru penanganan korban keracunan MBG.
Dalam pesannya kepada media, ia menyampaikan:
“Per pagi ini, data tadi malam yang masuk itu 85. Total keseluruhan dari hari Minggu itu 85. Kemudian yang sudah pulang sekarang 45 orang. Mereka sudah pulang dengan membaik,” ujarnya.
Dengan demikian, 40 pasien lainnya masih menjalani perawatan.
Hari pertama kejadian Pemerintah Kabupaten Raja Ampat melalui Wakil Bupati Drs. Mansyur Syahdan, M.Si, turun langsung ke RSUD bersama pimpinan dan anggota DPRK Raja Ampat untuk memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan maksimal.
“Stok obat-obatan dan infus masih sekitar dua ribuan. Mudah-mudahan tidak semua harus dirawat. Kalau semua datang, itu sudah masuk kondisi darurat,” ujar Wabup Mansyur.
Ia menegaskan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap pengelola dapur MBG (vendor) akan dilakukan untuk memastikan penyebab utama insiden.
“Kita pastikan persoalannya ada di mana, supaya tidak terulang lagi,” tegasnya.
Pemkab Raja Ampat masih menunggu hasil pemeriksaan dari RSUD dan kepolisian sebelum memutuskan apakah pelayanan MBG akan dilanjutkan atau dihentikan sementara.
Insiden keracunan yang melibatkan 85 korban ini menjadi peringatan keras terhadap pengawasan program MBG di Papua Barat Daya. Absennya Ketua Satgas MBG saat krisis memperkuat kekecewaan publik yang menuntut akuntabilitas dan kejelasan.
Kini masyarakat menanti langkah tegas, transparan, dan menyeluruh dari Satgas MBG serta pemerintah provinsi. Keamanan anak-anak sekolah tidak boleh kembali dipertaruhkan.
Semua mata tertuju pada pemerintah: siapa bertanggung jawab—andai benar ada kelalaian, siapa yang harus diganti?
Writer: Yohanes Sole
