Waisai, RajaAmpatNews– Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Raja Ampat menggelar Rapat Pleno V dalam rangka mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2025. Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama DPRK Raja Ampat itu menjadi momentum penting dalam pengambilan keputusan strategis terkait arah pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Raja Ampat.
Rapat dipimpin langsung oleh unsur pimpinan DPRK serta dihadiri Bupati Raja Ampat beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Fraksi-fraksi menyampaikan pandangan, catatan kritis, hingga rekomendasi terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah, sekaligus mengawal transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
Salah satu sorotan datang dari Fraksi Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Raja Ampat. Dalam pandangannya, Fraksi HANURA menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan kesehatan, yang dinilai masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan.
Fraksi HANURA secara tegas merekomendasikan kepada Bupati Raja Ampat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Raja Ampat. Hal ini didasarkan pada berbagai laporan masyarakat yang mengeluhkan pelayanan kesehatan di rumah sakit daerah tersebut, baik terkait administrasi, pelayanan medis, maupun ketersediaan tenaga kesehatan.
Selain itu, Fraksi HANURA juga menyoroti persoalan jam kerja Puskesmas Waisai yang dianggap belum maksimal dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Puskesmas, sebagai fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama, diharapkan dapat memberikan pelayanan yang cepat dan responsif, terutama pada saat terjadi kondisi darurat. Oleh karena itu, evaluasi dan penataan jam kerja dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan layanan publik tetap prima dan tidak mengecewakan masyarakat.
Fraksi HANURA menilai bahwa pelayanan kesehatan merupakan sektor vital yang harus menjadi prioritas dalam penggunaan APBD-P 2025.
“Kami meminta agar pemerintah daerah serius memperhatikan sektor kesehatan, karena ini menyangkut langsung hak dasar masyarakat,” demikian kutipan pernyataan juru bicara Fraksi HANURA Muhamar Kadafi dalam rapat pleno tersebut.
Pandangan umum dari fraksi-fraksi lainnya pun beragam, mulai dari sorotan terhadap infrastruktur, pendidikan, pengelolaan pariwisata, hingga peningkatan kapasitas aparatur sipil negara. Keseluruhan masukan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan lebih lanjut sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang APBD-P 2025.
Bupati Raja Ampat dalam tanggapannya menyampaikan apresiasi atas kritik, saran, serta masukan konstruktif dari seluruh fraksi. Menurutnya, evaluasi terhadap kinerja OPD, termasuk sektor kesehatan, akan menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Kami akan melakukan kajian dan langkah-langkah pembenahan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, demi peningkatan kualitas layanan publik di Raja Ampat,” ujar Bupati.
Rapat Pleno V DPRK Raja Ampat ini mencerminkan dinamika demokrasi daerah yang sehat, di mana legislatif dan eksekutif bersama-sama berupaya mencari solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat. Dengan adanya masukan dari berbagai fraksi, diharapkan APBD-P 2025 benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang berpihak pada rakyat dan mampu menjawab kebutuhan strategis Kabupaten Raja Ampat, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan dasar.
