Waisai, RajaAmpatNews– Peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2025 di Kabupaten Raja Ampat menjadi momen penting bagi dunia transportasi laut di wilayah Papua Barat Daya. Pada kesempatan tersebut, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Raja Ampat secara resmi menyerahkan sertifikat tanah Pelabuhan Waisai kepada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas II Raja Ampat.
Penyerahan sertifikat dilakukan langsung oleh Kepala BPN Raja Ampat, Rizky Wahyudhi, kepada Kepala KUPP Kelas II Raja Ampat, Nurdin Marpaung, S.AN., disaksikan oleh Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat serta pemangku kepentingan lainnya. Sertifikat hak pakai dengan luas sekitar 23.800 meter persegi tersebut mencakup seluruh kawasan reklamasi, termasuk gedung baru terminal pelabuhan.
Dalam Keterangan, Kepala KUPP Kelas II Raja Ampat, Nurdin Marpaung menegaskan bahwa penyerahan sertifikat ini menjadi awal dari sinergi yang lebih kuat antara Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Daerah Raja Ampat.
“PR terbesar kita di Raja Ampat adalah pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya kepastian hukum atas lahan pelabuhan, kita berharap pelayanan semakin meningkat. Kami bersama pemerintah daerah siap bersinergi untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan transportasi, baik bagi penumpang lokal maupun wisatawan mancanegara yang terus meningkat,” ujarnya.
Nurdin juga menyinggung rencana peningkatan status Pelabuhan Waisai, yang akan dikoordinasikan dengan Kementerian Perhubungan di tingkat eselon I. “Harapannya, dengan status pelabuhan yang lebih tinggi, fasilitas yang ada bisa dimanfaatkan maksimal untuk menunjang perekonomian daerah,” tambahnya.
Pihak KUPP berkomitmen memperbaiki pelayanan di terminal pelabuhan. Nurdin menekankan bahwa ke depan, penumpang tidak lagi harus berdesakan membawa barang berlebihan. “Penumpang cukup membawa hand carry saja. Sementara bagasi akan ditangani seperti di bandara. Kenyamanan penumpang adalah prioritas utama,” jelasnya.
Saat ini, Terminal 1 sedang dalam tahap perawatan, sementara Terminal 2 yang dibangun melalui APBD Raja Ampat akan segera difungsikan. Meskipun dibangun oleh Pemda, terminal tersebut berdiri di atas lahan milik Kementerian Perhubungan. Karenanya, diperlukan rapat koordinasi antara Pemda dan KUPP untuk menyatukan visi pengelolaan.
Selain peningkatan pelayanan, Nurdin juga menyinggung peluang masuknya program tol laut ke Raja Ampat. Menurutnya, hal itu akan menurunkan biaya distribusi barang dan kebutuhan pokok masyarakat.
“Kalau tol laut masuk, kontainer bisa langsung dari Surabaya ke Waisai. Distributor dan pabrik bisa mengirim langsung ke sini. Harga barang bisa lebih murah dibanding Surabaya, bahkan saya yakin bisa jauh lebih murah. Ini akan berdampak langsung pada peningkatan taraf hidup masyarakat,” paparnya optimis.
Sementara itu, Kepala BPN Raja Ampat, Rizky Wahyudhi, menjelaskan bahwa sertifikasi tanah reklamasi pelabuhan ini berjalan cepat karena koordinasi yang baik dengan Kementerian Perhubungan serta dukungan dari berbagai pihak, termasuk pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Selama dokumen clean and clear, kami berupaya mempercepat proses pendaftaran. Syukur Alhamdulillah, sertifikat pelabuhan ini bisa segera kami serahkan kepada Kementerian Perhubungan,” ungkapnya.
Dengan adanya sertifikat tersebut, Rizky berharap pelabuhan Waisai dapat menampung kapal-kapal besar di masa depan, termasuk kapal penumpang maupun kapal logistik. “Harapannya, pelabuhan ini bisa menopang perekonomian masyarakat Raja Ampat dalam jangka panjang, khususnya sektor logistik dan jasa angkutan,” tambahnya.
Kolaborasi antara pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan, Pemda Raja Ampat, dan BPN diharapkan membawa dampak nyata terhadap perekonomian masyarakat. Mulai dari peningkatan kenyamanan penumpang, penurunan biaya logistik melalui tol laut, hingga terbukanya peluang usaha bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pengelolaan fasilit
