“Koordinasi ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama dengan pemerintah, memperoleh dukungan program, dan pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan petani serta ketahanan pangan di Papua Tengah,” terang Yogi.
Nabire, RajaAmpatNews— Tiga organisasi yang memperjuangkan aspirasi dan kesejahteraan petani di Papua Tengah, yakni Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Papera, Tani Merdeka, dan Asosiasi Petani Seluruh Indonesia (APSI), secara resmi melakukan koordinasi dan pendaftaran ke Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Papua Tengah pada Senin (2/6/2025).
Pertemuan berlangsung di Kantor Kesbangpol yang beralamat di Jalan Papera Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire.
Kepala Kesbangpol Papua Tengah, Lukas Ayomi, menyatakan bahwa pihaknya memiliki peran strategis dalam memfasilitasi dan mengawasi keberadaan organisasi kemasyarakatan. Menurut Ayomi, pendaftaran resmi ke Kesbangpol merupakan langkah awal yang penting bagi organisasi seperti Papera, Tani Merdeka, dan APSI untuk memperoleh legalitas dan pengakuan dari pemerintah.
“Organisasi yang memiliki struktur dan kegiatan yang teratur harus mendaftarkan diri ke Kesbangpol untuk mendapat pengakuan resmi sebagai organisasi masyarakat,” ujar Ayomi.
Sementara itu, Ketua DPW Papera Papua Tengah, Aser Yogi, menambahkan bahwa selain mendaftarkan diri, ketiga organisasi tersebut juga menjalin koordinasi dengan Kesbangpol dalam rangka mendapatkan dukungan dan fasilitasi untuk kegiatan-kegiatan mereka, seperti pelatihan petani, sosialisasi program, dan promosi pertanian organik.
“Koordinasi ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama dengan pemerintah, memperoleh dukungan program, dan pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan petani serta ketahanan pangan di Papua Tengah,” terang Yogi.
Dalam kesempatan tersebut, Papera, Tani Merdeka, dan APSI menyerahkan lima dokumen penting sebagai bagian dari proses administratif. Perwakilan penerima dokumen dari Kesbangpol, Pak Tukaiyo, menyebut bahwa organisasi-organisasi ini dapat memperoleh rekomendasi resmi dari Kesbangpol untuk berkoordinasi dengan instansi teknis seperti Dinas Pertanian apabila hendak menyelenggarakan kegiatan di lapangan.
“Jika mereka ingin mengadakan sosialisasi tentang pertanian organik, Kesbangpol bisa memberikan rekomendasi agar Dinas Pertanian membantu kelancaran kegiatan tersebut,” jelas Tukaiyo.
Menutup pertemuan, Aser Yogi menegaskan kembali bahwa legalitas, dukungan, dan kerja sama lintas sektor adalah fondasi penting dalam perjuangan organisasi petani untuk memberdayakan anggotanya dan menciptakan ekosistem pertanian yang berkelanjutan di Papua Tengah.
“Kami berkomitmen untuk terus memperjuangkan hak dan kesejahteraan petani melalui jalur yang resmi dan terstruktur,” pungkas Yogi.
