“Nilai-nilai adat bukan sekadar simbol budaya, melainkan fondasi keberlanjutan kita bersama. Mari kita jaga alam ini untuk anak cucu kita,” ujar Bupati Orideko I Burdam.
Waisai, RajaAmpatNews – Empat fraksi DPRK Raja Ampat menyatakan menerima dan menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna yang digelar, Kamis (13/6/2025).
Di hadapan para wakil rakyat, Bupati Orideko Iriano Burdam tak hanya menyampaikan terima kasih atas dukungan legislatif, tetapi juga menitipkan harapan: agar masa depan Raja Ampat tidak dipertaruhkan demi keuntungan sesaat, terutama dalam isu tambang yang belakangan mengemuka.
Rapat Paripurna kesatu masa sidang pertama DPRK Raja Ampat ini berlangsung di ruang sidang Paripurna dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Raja Ampat, Muhammad Taufik Sarasa, ST, didampingi Wakil Ketua I Yehuda Manggarai dan Wakil Ketua II Bermon Sauyai. Turut hadir Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat, Orideko Iriano Burdam dan Drs. Mansyur Syahdan, Sekretaris Daerah Dr. Yusup Salim, para asisten, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta unsur Forkopimda setempat.
Pandangan akhir fraksi terhadap LKPJ dibacakan oleh masing-masing juru bicara: Anwar Kopong dari Fraksi Gerakan Indonesia Karya, Muamar Kadafi, S.Sos dari Fraksi Hati Nurani Indonesia, Soleman Dimara dari Fraksi Demokrat Amanat Sejahtera, dan Ismail Saraka dari Fraksi PENA. Keempat fraksi menyatakan menerima dan menyetujui dokumen LKPJ Bupati Tahun 2024, yang selanjutnya secara resmi diserahkan kepada Bupati Raja Ampat.
Dalam sambutannya, Bupati Orideko Iriano Burdam menyampaikan bahwa dokumen LKPJ yang telah dibahas dan disahkan bersama ini mencerminkan kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Daerah dalam melayani masyarakat sepanjang tahun 2024. Ia juga mengapresiasi sinergi positif yang terjalin bersama DPRK dalam proses penyusunan dan pembahasan laporan tersebut.
“Dokumen ini memuat pencapaian kinerja, penggunaan anggaran, serta berbagai program dan kegiatan yang kami laksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Raja Ampat,” ungkap Bupati.
Lebih lanjut, Orideko menekankan pentingnya menjadikan kritik dan saran dari DPRK sebagai bahan evaluasi demi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan ke depan. Ia juga menyinggung tantangan besar yang tengah dihadapi Raja Ampat, termasuk keterbatasan akses antar pulau, pembangunan SDM, serta dilema antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
Terkait isu pertambangan yang belakangan mencuat, Bupati dengan tegas menyampaikan keprihatinannya. Ia mengingatkan bahwa polemik tambang bukan persoalan sederhana antara setuju atau tidak setuju, tetapi persoalan keberlanjutan hidup masyarakat Raja Ampat di masa depan.
“Saya memahami bahwa sebagian masyarakat mengharapkan terbukanya lapangan kerja dan peningkatan ekonomi melalui pertambangan. Namun kita harus jujur bahwa di banyak daerah, pertambangan hanya membawa keuntungan sesaat bagi segelintir pihak, tapi meninggalkan kerusakan permanen dan penderitaan jangka panjang bagi masyarakat lokal,” tegasnya.
Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memikirkan dengan bijak arah pembangunan Raja Ampat ke depan agar tidak mengorbankan nilai-nilai luhur dan lingkungan yang telah diwariskan oleh leluhur.
Menutup sambutannya, Bupati Orideko mengajak para tokoh adat untuk terus menjaga kearifan lokal seperti sistem sasi dan nilai-nilai adat yang selama ini menjadi benteng terakhir pelestarian alam Raja Ampat.
“Nilai-nilai adat bukan sekadar simbol budaya, melainkan fondasi keberlanjutan kita bersama. Mari kita jaga alam ini untuk anak cucu kita,” pungkasnya.
