RAJA AMPAT — Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Kementerian Dalam Negeri, Irjen Pol. Edfrie Richard Maith, secara resmi membuka Festival Pesona Raja Ampat 2026 yang berlangsung di Pantai Waisai Torang Cinta (WTC), Raja Ampat, Papua Barat Daya, Kamis (15/10/2026).
Dalam sambutannya, Edfrie menegaskan bahwa Festival Pesona Raja Ampat bukan sekadar agenda seremonial atau perayaan tahunan, melainkan momentum strategis untuk memperkenalkan kekayaan alam dan budaya daerah, memperkuat identitas masyarakat, serta membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat setempat.
Ia mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, panitia penyelenggara, komunitas budaya, pelaku pariwisata, dan seluruh masyarakat yang telah berkolaborasi menyukseskan festival tersebut.
Menurutnya, tema Festival Pesona Raja Ampat 2026, yakni “Harmoni Bahari dan Budaya Maritim”, sangat relevan dengan karakter Raja Ampat sebagai wilayah kepulauan yang kehidupan masyarakatnya tumbuh bersama laut, tradisi, dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun.
“Raja Ampat adalah salah satu kekayaan terbesar yang dimiliki Indonesia. Keindahan gugusan pulau, kekayaan terumbu karang, keanekaragaman hayati laut, serta kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya merupakan anugerah yang memiliki nilai penting, bukan hanya bagi daerah, tetapi juga bagi bangsa dan dunia,” ujarnya.
Edfrie juga menyoroti pengakuan internasional terhadap kekayaan alam dan geologi Raja Ampat melalui penetapannya sebagai UNESCO Global Geopark pada 24 Mei 2023 di Paris, Prancis. Sertifikat pengakuan tersebut kemudian diserahkan dalam konferensi internasional UNESCO Global Geopark ke-10 di Marrakesh, Maroko, pada 7–9 September 2023.
Ia menekankan bahwa kekayaan alam dan budaya maritim Raja Ampat harus dijaga sebagai modal utama pembangunan daerah. Menurutnya, modernisasi dan pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan serta penguatan identitas budaya masyarakat.
“Kita tidak boleh membiarkan kemajuan pariwisata justru menghilangkan nilai-nilai yang menjadi daya tarik utama Raja Ampat. Sebaliknya, semakin berkembang pariwisata, semakin kuat pula komitmen kita untuk menjaga alam, melestarikan budaya, dan memastikan masyarakat lokal menjadi bagian utama dari kemajuan tersebut,” tegasnya.
Ia menjelaskan, harmoni bahari dan budaya maritim harus diwujudkan melalui pembangunan yang mampu memajukan daerah tanpa merusak alam, mengembangkan ekonomi tanpa menghilangkan budaya, serta membuka diri terhadap dunia tanpa kehilangan jati diri.
Lebih lanjut, Edfrie menyampaikan bahwa pengembangan sektor pariwisata memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional karena mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta memperluas kesempatan berusaha bagi masyarakat.
Karena itu, ia mengingatkan agar manfaat ekonomi dari sektor pariwisata tidak hanya dinikmati oleh pelaku usaha berskala besar, tetapi juga dirasakan secara langsung oleh masyarakat lokal.
Nelayan, pengrajin, pelaku kuliner, pengelola homestay, pemandu wisata, seniman, dan pelaku usaha kecil lainnya, menurutnya, harus memperoleh kesempatan yang adil untuk tumbuh dan berkembang seiring meningkatnya kunjungan wisatawan.
Ia pun mendorong Pemerintah Kabupaten Raja Ampat untuk terus memperkuat keterlibatan masyarakat dalam rantai nilai pariwisata. Festival seperti ini diharapkan menjadi sarana untuk mempromosikan produk lokal, memperluas jejaring usaha, memperkenalkan seni dan budaya, serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan.
Edfrie menambahkan, kemajuan suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya potensi yang dimiliki, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam mengelolanya agar memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Untuk itu, ia berharap Pemerintah Kabupaten Raja Ampat terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, sekaligus membangun kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata, penguatan ekonomi lokal, peningkatan konektivitas antarpulau, serta perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.
Dalam kesempatan tersebut, Edfrie menyampaikan empat penekanan kepada jajaran pemerintah daerah agar potensi besar Raja Ampat dapat dikelola secara optimal, terarah, dan berkelanjutan.
Pertama, memperkuat perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dan berorientasi pada hasil. Pemerintah daerah diharapkan menerjemahkan potensi unggulan, khususnya pariwisata bahari dan ekonomi kreatif, ke dalam program konkret, terukur, dan berkelanjutan yang selaras dengan prioritas nasional serta karakteristik wilayah kepulauan.
Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan infrastruktur pendukung pariwisata. Peningkatan konektivitas antarpulau, akses transportasi, ketersediaan air bersih, sanitasi, telekomunikasi, fasilitas kesehatan, serta sarana dan prasarana wisata dinilai penting untuk mendukung pengembangan pariwisata. Keterbatasan geografis wilayah kepulauan, katanya, perlu dijawab melalui kebijakan yang tepat dan kolaborasi lintas pemerintahan.
Ketiga, memastikan masyarakat lokal menjadi pelaku utama sekaligus penerima manfaat utama pembangunan pariwisata. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas UMKM, pengrajin, nelayan, pengelola homestay, pemandu wisata, pelaku kuliner, serta komunitas seni dan budaya. Kearifan masyarakat adat juga harus dihormati, termasuk dengan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan ruang hidup, budaya, dan sumber penghidupan.
Keempat, menjaga stabilitas, keamanan, ketenteraman, dan kerukunan masyarakat. Pemerintah daerah diminta memperkuat koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan serta menyelesaikan persoalan melalui dialog dan musyawarah.
Menurut Edfrie, situasi daerah yang aman dan harmonis menjadi modal penting bagi Raja Ampat untuk mengembangkan pariwisata berkelanjutan, menarik investasi yang bertanggung jawab, dan menghadirkan kesejahteraan yang semakin merata.
Menutup sambutannya, Edfrie berharap Festival Pesona Raja Ampat 2026 tidak berhenti sebagai perayaan selama beberapa hari, tetapi menjadi bagian dari gerakan berkelanjutan untuk mempromosikan potensi daerah sekaligus menjaga warisan alam dan budaya.
Ia optimistis, melalui komitmen pemerintah daerah, dukungan pemerintah pusat, partisipasi aktif masyarakat, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, Raja Ampat dapat terus berkembang sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia yang mengedepankan keberlanjutan.
“Dengan memohon ridha Tuhan Yang Maha Esa, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Festival Pesona Raja Ampat Tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka,” ucapnya.
Pembukaan Festival Pesona Raja Ampat 2026 turut dihadiri Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya, Bupati Sorong, Wakil Bupati Raja Ampat, pimpinan dan anggota DPRK Raja Ampat, serta unsur Forkopimda.
Hadir pula perwakilan Kementerian Pariwisata, Kementerian PPN/Bappenas, Direktur Utama Bank Papua beserta jajaran, Direktur IPDN Kampus Regional Papua, perwakilan Kedutaan Besar Australia dan Program SKALA, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, para lanjut usia calon penerima manfaat program ORISUN, pelaku seni dan budaya, pelaku UMKM, pelaku usaha pariwisata, serta insan media.
Festival Pesona Raja Ampat 2026 berlangsung selama tiga hari, 15–17 Oktober 2026, di Pantai WTC, Waisai. Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat diharapkan semakin memperkuat promosi pariwisata, memperluas peluang usaha masyarakat, serta menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan pelestarian budaya maritim.
