JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali mencatatkan prestasi dalam pengelolaan keuangan negara dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Capaian tersebut menjadi opini WTP ke-14 yang berhasil dipertahankan secara berturut-turut oleh Kementerian ATR/BPN.
Berdasarkan Siaran Pers Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN yang diterima RajaAmpatNews.com dijelaskan, Opini WTP diserahkan langsung oleh Anggota III BPK RI, Akhsanul Haq, kepada Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, di Kantor BPK RI, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI, Dalu Agung Darmawan menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN, mulai dari tingkat pusat, kantor wilayah, hingga kantor pertanahan di seluruh Indonesia yang telah bekerja keras sehingga capaian tersebut dapat kembali diraih.
“Alhamdulillah, Kementerian ATR/BPN kembali berhasil memperoleh opini WTP. Pimpinan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran, baik di Kementerian ATR/BPN Pusat, Kantor Wilayah, maupun Kantor Pertanahan yang telah bekerja keras sehingga capaian ini dapat kita raih,” ujarnya.
Menurut Dalu Agung Darmawan, keberhasilan mempertahankan opini WTP bukan hanya menjadi bentuk pengakuan atas kualitas pengelolaan keuangan kementerian, tetapi juga harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
Ia menegaskan, seluruh temuan dan rekomendasi dari BPK RI yang masih perlu diselesaikan harus segera ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya penyempurnaan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
“Opini WTP ini harus menjadi momentum bagi kita untuk segera menindaklanjuti seluruh temuan BPK yang masih perlu diselesaikan. Ini juga menjadi bagian dari evaluasi dalam mengelola keuangan dan pelaksanaan program di lingkungan Kementerian ATR/BPN,” tegasnya.
Memasuki semester kedua Tahun Anggaran 2026, Sekjen ATR/BPN juga mengingatkan seluruh satuan kerja untuk mempercepat pelaksanaan program dan meningkatkan penyerapan anggaran sesuai target yang telah ditetapkan. Ia optimistis target kinerja kementerian pada tahun ini dapat tercapai melalui koordinasi yang semakin kuat serta pelaksanaan program yang konsisten di seluruh jajaran.
Pada kesempatan yang sama, sejumlah kementerian dan lembaga lainnya di lingkungan Kabinet Indonesia Bersatu juga menerima opini WTP dari BPK RI. Turut mendampingi Sekretaris Jenderal ATR/BPN dalam acara tersebut, Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Kartika Sari.
Dengan keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 14 tahun berturut-turut, Kementerian ATR/BPN menegaskan komitmennya untuk terus menjaga tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan profesional guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan pertanahan dan tata ruang kepada masyarakat.
Writer: Agustinus Guntur
